Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan, infrastruktur, tata ruang, kebersihan, hingga pengelolaan lingkungan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta ke Kota Bogor yang diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Ruang Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Jumat (18/9/2026).

Dedie Rachim mengatakan, sebagian besar masyarakat Kota Bogor memiliki keterikatan yang kuat dengan Jakarta, baik dalam aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan data yang ada, hampir 20 persen masyarakat Kota Bogor beraktivitas di Jakarta.

"Ini merupakan fakta-fakta yang memang harus kita jadikan insight untuk mengambil langkah kebijakan bersama demi perbaikan. Karena hubungan antara Jakarta dan Bogor sangat erat. Ada beberapa isu yang disampaikan, dan kami berharap mendapatkan respons positif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Komisi D," ujar Dedie Rachim.

Selain itu, berdasarkan data PT KAI Commuter, perjalanan relasi Bogor-Jakarta menjadi salah satu jalur dengan jumlah penumpang tertinggi, yakni mencapai sekitar 110 ribu penumpang pada hari kerja (weekday) dan 160 ribu penumpang saat akhir pekan (weekend).

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), terdapat sekitar 600 ribu kendaraan yang setiap hari hilir mudik melalui 21 akses keluar masuk tol (exit, on ramp, dan off ramp) di ruas Tol Jagorawi.

Dedie Rachim menyebut, apabila pembangunan dan pengembangan transportasi publik tidak terus ditingkatkan, persoalan mobilitas antara Bogor dan Jakarta akan menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurutnya, keberadaan LRT Jabodebek dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan sekitar 80 ribu pengguna kendaraan pribadi menuju transportasi massal.

"Kebutuhan integrasi transportasi Bogor-Jakarta ini juga terlihat dari tingginya jumlah penumpang rute Bogor-Blok M. Ke depan, pola ini bisa dikembangkan melalui koridor lain, seperti Bogor Barat-Jakarta," katanya.

Selain itu, untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta, Pemkot Bogor telah melakukan pembahasan dengan PT KAI terkait rencana perpanjangan layanan commuter line hingga Stasiun Cigombong.

Perpanjangan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi pengguna kendaraan pribadi dari wilayah Puncak, Sukabumi, dan Bogor Selatan agar beralih menggunakan transportasi massal.

Dari berbagai data yang disampaikan, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyampaikan bahwa kunjungan kepada eksekutif atau kepala daerah di wilayah penyangga Jakarta maupun kawasan aglomerasi penting dilakukan untuk berbagi informasi dan mencari solusi bersama.

Menurutnya, berbagai isu yang terjadi di Jakarta memiliki keterkaitan dengan wilayah sekitar, termasuk Kota Bogor.

"Nantinya berbagai data yang didapat ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pimpinan," ujar Yuke.

Ia menambahkan, kunjungan kerja ke pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memperkuat koordinasi dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

"Kita sudah sering melakukan kunjungan ke DPRD lain dan saya pikir kunjungan ke pemerintah daerah juga penting. Bagaimanapun kita harus melakukan sharing. Sudah banyak hal yang kita pelajari dari daerah lain. Kita juga harus melihat dari sisi eksekutif. Mudah-mudahan dari pembahasan ini ada hal yang bisa ditindaklanjuti bersama," katanya.

Selain membahas pembangunan dan transportasi, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu lingkungan, seperti pengolahan sampah, kebersihan sungai, serta upaya perbaikan lingkungan hidup.